muthafuckingamers.com – Jakarta – Ombudsman Jawa Barat mencatat sejumlah kendala dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Proses pendaftaran SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat yang berlangsung dari 10 hingga 17 Juni 2025, mengalami berbagai permasalahan, terutama pada tahap pertama yang mencakup jalur domisili, afirmasi, dan mutasi.
Perwakilan Ombudsman Jawa Barat menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat melalui saluran pengaduan pemerintah provinsi. Mayoritas keluhan berpusat pada kendala teknis sistem daring SPMB. Kepala Ombudsman Jawa Barat, Dan Satriana, mengungkapkan permasalahan seperti server down, keterlambatan tampilan informasi pendaftar di laman resmi spmb.jabarprov.go.id hingga hari ketiga pendaftaran, dan belum diumumkannya hasil verifikasi hingga hari terakhir. Kesulitan memasukkan data, terutama bagi pendaftar yang tidak tinggal bersama orang tua, juga menjadi kendala yang dilaporkan.
Meskipun panitia SPMB di sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berupaya membantu pendaftar dan melakukan perbaikan teknis, penumpukan pendaftar yang gagal mendaftar dan keterlambatan verifikasi oleh operator sekolah masih terjadi. Bahkan hingga hari terakhir masa sanggah, masih banyak pengaduan dan verifikasi yang belum selesai, mengakibatkan informasi di laman resmi SPMB belum sepenuhnya terbarui.
Ombudsman Jawa Barat juga melakukan pemantauan langsung ke laman resmi dan pemeriksaan lapangan secara acak. Hasilnya ditemukan beberapa kejanggalan, antara lain calon murid tercatat berdomisili sangat dekat dengan sekolah tujuan, bahkan ada yang memiliki alamat domisili persis sama. Beberapa alamat yang terdaftar juga bukan merupakan tempat tinggal sebenarnya, dan terdapat ketidaksesuaian antara titik koordinat, alamat, dan nomor rumah. Temuan-temuan ini telah disampaikan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.
Di tengah kendala tersebut, Ombudsman mengapresiasi komitmen pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menyalurkan langsung calon murid dari keluarga peserta Program Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) melalui sistem teknologi informasi sebelum SPMB Tahap 1 dimulai. Hal ini memastikan agar calon murid yang mengundurkan diri dari program tersebut tetap dapat mendaftar melalui jalur afirmasi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Adi Komar, mengakui adanya gangguan teknis selama pendaftaran. Ia menjelaskan bahwa gangguan pada hari kedua bersifat lokal, bukan sistemik. Pendaftaran SPMB dilakukan secara daring melalui laman spmb.jabarprov.go.id dan aplikasi Sapa Warga. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan digital di masa mendatang.
