Kontroversi seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, kembali mengemuka menyusul keraguan yang dilontarkan oleh mantan Menpora, Roy Suryo, terhadap hasil pemeriksaan Puslabfor. Tak hanya itu, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) juga menyuarakan hal serupa, menambah daftar pihak yang mempertanyakan validitas dokumen tersebut.
Keraguan dari TPUA ini bahkan berujung pada tuntutan agar dilakukan gelar perkara khusus. Tuntutan ini muncul terutama setelah Bareskrim Polri secara resmi memutuskan untuk menghentikan proses penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi, yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik.
Menanggapi gelombang keraguan dan tuntutan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan komitmen institusinya. Bertempat di Mabes Polri pada Kamis (12/6), Kapolri menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menangani dugaan ijazah palsu Jokowi. “Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya,” ujar Jenderal Sigit kepada awak media, menanggapi sorotan publik terhadap kasus ini.
Lebih lanjut, Kapolri Sigit membeberkan bahwa dalam proses penyelidikan yang telah berlangsung, Polri tidak bekerja sendiri. Pihaknya turut melibatkan sejumlah pihak eksternal di luar institusi kepolisian untuk menguji keaslian ijazah Jokowi. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa setiap hasil penyelidikan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh di hadapan publik. “Apabila kemudian Polri mengambil langkah, proses selanjutnya semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Kapolri, menekankan integritas dan akuntabilitas kerja Polri dalam kasus ini.
