muthafuckingamers.com – Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga akhir Mei 2025 telah mencapai angka impresif Rp 1.016 triliun. Jumlah ini menandakan 28,1 persen dari total target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun, menunjukkan progres signifikan dalam pengelolaan keuangan negara.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6), menegaskan bahwa “Total belanja yang sudah direalisasikan per tanggal 31 Mei adalah Rp 1.016,3 triliun. Ini adalah 28,1 persen dari APBN.” Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah juga menunjukkan capaian yang patut diperhitungkan, yakni sebesar Rp 322 triliun, atau 35 persen dari target APBN 2025 senilai Rp 919,9 triliun.
Lebih lanjut, Suahasil memerinci bahwa dari total belanja negara tersebut, belanja pemerintah pusat menyumbang Rp 694,2 triliun, yang setara dengan 25,7 persen dari APBN. Angka ini terbagi menjadi dua komponen utama: belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 325,7 triliun (28,1 persen dari targetnya) dan belanja non K/L yang mencapai Rp 368,5 triliun (23,9 persen).
Menariknya, Kementerian Keuangan juga mengidentifikasi adanya percepatan dalam belanja barang dan belanja modal pada bulan Mei, sebuah tren yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya yang cenderung lebih fokus pada percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos). Fenomena ini menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas setiap periode. Suahasil menjelaskan, “Jadi, setiap bulan pergerakan APBN itu amat tergantung kepada jenis belanja dan pada bulan-bulan tertentu ada belanja bansosnya memang sudah terlaksana dan belum.”
Secara lebih spesifik, realisasi belanja K/L yang mencapai Rp 325,77 triliun telah dialokasikan untuk berbagai pos. Sebanyak Rp 123,9 triliun digunakan untuk belanja pegawai, meliputi Rp 81,2 triliun untuk gaji dan tunjangan, serta Rp 42,7 triliun untuk tunjangan kinerja (Tukin), lembur, dan insentif lainnya. Selain itu, belanja bansos menelan Rp 48,8 triliun, belanja modal sebesar Rp 55,67 triliun, dan Rp 97,4 triliun dialokasikan untuk pos belanja lainnya.
Sementara itu, belanja Non K/L difokuskan pada pembayaran pensiun sebesar Rp 82,6 triliun, serta Rp 66,1 triliun untuk subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peningkatan signifikan dalam manfaat pensiun dijelaskan oleh adanya penambahan sekitar 55 ribu pensiunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, realisasi subsidi hingga 31 Mei 2025 tercatat lebih rendah dibanding tahun 2024, sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk subsidi KUR dan fluktuasi harga Indonesian Crude Price (ICP).
